Cak Imin Bidik 16.500 Desa untuk Pemberdayaan, Kampus Diminta Ikut Atasi Kemiskinan

MOJOK NEWS, SALATIGA — Pengentasan kemiskinan tidak cukup mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah mendorong penguatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, akses permodalan, dan pengembangan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Perguruan tinggi pun didorong mengambil peran lebih besar agar riset dan inovasi kampus dapat menjawab persoalan ekonomi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan arah kebijakan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Aula Utama Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10/2026).

Dalam forum tersebut, Muhaimin menyebut lebih dari 16.500 desa akan menjadi sasaran prioritas pemberdayaan. Sementara itu, 88 kabupaten menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rakornas bertema Sinergi Implementasi Tridharma dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Berdampak, dan Berkelanjutan itu mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pimpinan perguruan tinggi untuk membahas kontribusi dunia akademik dalam pembangunan masyarakat.

Muhaimin mengapresiasi kolaborasi forum rektor dan majelis rektor dengan pemerintah. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Rektor UKSW yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum nasional tersebut.

“Saya sangat bangga, terima kasih dan bersyukur pada para pimpinan forum rektor, majelis rektor, yang terus berkolaborasi dengan pemerintah di dalam upaya melaksanakan pemberdayaan masyarakat,” kata Muhaimin.

Ia menyebut UKSW sebagai kampus yang membanggakan dan menggambarkannya sebagai Indonesia mini. Keberagaman yang dimiliki kampus tersebut dinilai dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pendidikan nasional.

Namun, agenda utama Rakornas bukan sekadar mempertemukan para pemangku kepentingan. Muhaimin berharap forum itu menghasilkan evaluasi kritis dan gagasan konkret untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat.

Cak Imin: Pemberdayaan Sukses, Penerima Bansos Berkurang

Muhaimin menekankan tiga aspek yang perlu diperkuat dalam strategi pemberdayaan masyarakat, yakni pendidikan, akses terhadap permodalan dan tanah, serta pengembangan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

Pendidikan dinilai menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Akses terhadap modal dan tanah juga dibutuhkan agar masyarakat miskin maupun pelaku usaha memiliki kesempatan mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup.

Ketiga aspek tersebut perlu didukung ekosistem yang menghubungkan ketersediaan bahan baku, pembiayaan, peningkatan kapasitas, hingga akses terhadap kegiatan ekonomi. Tanpa dukungan yang saling terhubung, pemberdayaan berisiko berhenti pada pelatihan atau bantuan awal tanpa menghasilkan perubahan ekonomi yang berkelanjutan.

“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menempatkan pemberdayaan sebagai strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Meski demikian, pengurangan jumlah penerima bantuan sosial tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program. Peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, kesempatan kerja, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup juga perlu diperhitungkan.

Bantuan sosial tetap memiliki fungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Pemberdayaan melengkapi fungsi tersebut dengan memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan sumber penghasilan.

Tantangan pemerintah adalah memastikan program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Pelatihan perlu terhubung dengan peluang kerja atau kebutuhan pasar, sementara dukungan usaha harus disertai pendampingan dan akses pemasaran.

UKSW Didorong Hubungkan Riset dengan Persoalan Kemiskinan

Sebagai tuan rumah Rakornas, UKSW menjadi salah satu perguruan tinggi yang mendapat ruang untuk memperlihatkan kontribusi akademik dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam agenda diskusi, Rektor UKSW dijadwalkan memaparkan praktik baik pemberdayaan berbasis riset, inovasi, dan pendampingan berkelanjutan. Pendekatan tersebut menempatkan kampus bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga mitra masyarakat dalam mencari solusi atas persoalan sosial dan ekonomi.

Hasil penelitian perguruan tinggi diharapkan dapat diterapkan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Salah satu ruang penerapannya adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk peningkatan kapasitas pelaku usaha dan perluasan akses ekonomi.

Keterlibatan kampus menjadi relevan karena persoalan kemiskinan di setiap daerah tidak selalu sama. Perbedaan potensi ekonomi, keterampilan masyarakat, akses terhadap pekerjaan, dan kondisi sosial membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Melalui penelitian dan pendampingan, perguruan tinggi dapat membantu memetakan persoalan serta mengembangkan alternatif penyelesaian berbasis kondisi lapangan. Kontribusi itu diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi akademik, tetapi berlanjut pada program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Gubernur Jateng Ajak Kampus Turun Tangan

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menangani kemiskinan. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58 persen pada 2025 menjadi 9,21 persen pada periode yang dipaparkannya.

“Kita gandeng seluruh instansi dan kampus. Dengan adanya forum terkait pemberdayaan masyarakat, kiranya gandeng kami, libatkan kepala daerah, sehingga anak-anak kita tahu problem solving terkait masyarakat miskin,” kata Ahmad Luthfi.

Menurut dia, perguruan tinggi perlu dilibatkan agar penanganan kemiskinan di daerah didasarkan pada pemahaman terhadap persoalan masyarakat dan kebutuhan setempat. Kolaborasi dengan pemerintah daerah juga diharapkan membuka ruang bagi akademisi dan mahasiswa untuk ikut merumuskan solusi.

Penanganan kemiskinan membutuhkan lebih dari koordinasi antarlembaga. Program perlu memiliki sasaran yang jelas, metode pelaksanaan yang sesuai, dan evaluasi untuk mengukur perubahan kondisi masyarakat.

Perguruan tinggi dapat memperkuat proses tersebut melalui penelitian, pemetaan masalah, pengembangan inovasi, dan pendampingan. Pemerintah daerah, pada saat yang sama, memiliki peran dalam menghubungkan hasil kajian dengan kebijakan serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Dua Belas Kampus Sepakati Dukungan Beasiswa Kader Desa

Salah satu agenda Rakornas adalah penandatanganan Deklarasi Komitmen Perguruan Tinggi dalam Program Beasiswa bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Deklarasi itu melibatkan 12 perguruan tinggi bersama Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu. Melalui komitmen tersebut, perguruan tinggi menyatakan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa pendidikan bagi kader pemberdayaan desa.

Kedua belas perguruan tinggi tersebut adalah UKSW, Universitas Siber Asia, Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Nusa Cendana, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia, Universitas Sragen, Universitas Kristen Duta Wacana, dan Politeknik Pelayaran Nasional Surakarta.

Dukungan beasiswa diharapkan memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat desa. Namun, manfaat program pada akhirnya bergantung pada kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan kesempatan bagi para kader untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh.

Selain deklarasi, Rakornas membahas peran perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan, pelaksanaan program pemberdayaan oleh perguruan tinggi negeri, kolaborasi penanganan kemiskinan di daerah, serta praktik pemberdayaan berbasis riset dan inovasi.

Penyelenggaraan Rakornas di Salatiga mempertemukan agenda pemerintah dengan potensi dunia akademik. Dengan sasaran lebih dari 16.500 desa dan 88 kabupaten prioritas, tantangan berikutnya adalah memastikan kolaborasi tersebut menghasilkan program yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebab, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dijalankan atau lembaga yang terlibat. Ukuran utamanya adalah perubahan yang dapat dirasakan masyarakat, mulai dari meningkatnya kapasitas, terbukanya kesempatan ekonomi, hingga kemampuan membangun kehidupan yang lebih mandiri.